Dokumentasi Kegiatan dan Proyek Direktorat Jenderal Prasarana Strategis
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menargetkan 528 unit hunian sementara (Huntara) di Kabupaten Aceh Utara rampung sebelum Lebaran 2026 atau Idul Fitri 1447 Hijriah. Huntara tersebut tersebar di 44 blok dan kini dalam tahap percepatan penyelesaian.
Sahur di Hunian Sementara, Menteri PU Janjikan Percepatan Rumah Warga Terdampak di Aceh Tamiang. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyambangi Hunian Aceh Tamiang 2, Rabu, 25 Februari 2026. Di sela agenda kunjungan kerja, ia memilih bersahur bersama warga terdampak bencana yang kini tinggal di hunian sementara tersebut, lalu melanjutkannya dengan salat Subuh berjamaah. Kunjungan itu menjadi bagian dari silaturahmi Ramadan sekaligus penegasan komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian pembangunan hunian. Di kompleks tersebut, telah berdiri 13 blok hunian yang dihuni warga.
Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Kamis, 29 Januari 2026. Kunjungan kerja spesifik tersebut dipimpin Ketua Rombongan Komisi V DPR RI H. A. Bakri H.M guna memastikan proyek strategis pendidikan itu berjalan sesuai target.
Pembangunan sembilan sekolah ini terbagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama yang mencakup lima lokasi—Sidrap, Soppeng, Wajo, Barru, dan Tanah Toraja—ditangani PT Waskita Karya. Adapun paket kedua yang terdiri dari empat lokasi—Bone, Makassar, Takalar, dan Sinjai—dikerjakan PT Nindya Karya melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan.
Sungai bukan hanya aliran air. Ia adalah ruang hidup, ruang interaksi, dan ruang belajar bagi generasi mendatang. Susur Sungai bertema “Infrastruktur Berkeadilan, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” menjadi Kick off Harbak PU ke 80
Menjelang musim penghujan dan libur panjang Natal-Tahun Baru 2025/2026, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar Apel Kesiapsiagaan Nasional di Bandung. Kegiatan ini menjadi penanda keseriusan pemerintah dalam memastikan seluruh infrastruktur publik tetap aman dan berfungsi optimal di masa rawan bencana.