Komisi V DPR RI Mengapresiasi Keberhasilan Kementerian PU Terkait Kesiapan infrastruktur Selama Lebaran

JAKARTA - Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tentang Evaluasi Pelaksanaan Infrastruktur Pasca Lebaran Tahun 2026, di Senayan Jakarta, Selasa (7/4). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Lasarus tersebut dihadiri Menteri PU Dody Hanggodo, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Sekjen Wifa Nurfaida dan para pejabat di lingkungan Kementerian PU, salah satunya Dirjen Prasarana Strategis Bisma Staniarto.

Dalam rapat tersebut Dody menyampaikan bahwa dengan keterbatasan anggaran Kementerian PU telah melakukan perbaikan infrastruktur di seluruh Indonesia sebelum lebaran Idul Fitri. Termasuk juga menyiapkan hunian sementara bagi daerah-daerah terdampak bencana seperti Aceh dan Sumatera Utara, sehinggi masyarakat di sana tetap dapat merayakan Idul Fitri meski dalam keterbatasan.

Namun diakuinya sempat ada beberapa kendala seperti di jalan tol yang masih ada jalan berlubang dan kondisi rest area terjadi kemacetan pada saat arus mudik dan arus balik lebaran seperti di KM 57 dan KM 62.

Guna mengatasi hal itu menurutnya dilakukan lebih banyak perbaikan lubang-lubang di jalan dan penambahan rest area terutama di Jalan tol Jakarta hingga Surabaya. Selain itu memaksimalkan rest area di luar jalan tol. Ia menegaskan hal-hal seperti itu diupayakan secara maksimal agar tidak terjadi lagi jelang liburan Natal dan Tahun Baru mendatang.

Puluhan anggota Komisi V DPR yang hadir memberikan masukannya terkait program infrastruktur Kementerian PU seperti program Irigasi, perbaikan jalan, upaya mengatasi banjir dan pasca bencana, Sekolah Rakyat, dan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).

Setelah dilakukan diskusi akhirnya rapat tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas keberhasilan Kementerian PU dalam memastikan kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana pendukung lainnya selama arus mudik dan balik lebaran 2026. Komisi V DPR RI juga meminta evaluasi menyeluruh guna memastiksn kualitas dan kelayakan seluruh infrastruktur serta fasilitas pendukungnya.

Kesimpulan kedua, Komisi V DPR RI mendukung Instruksi Presiden terkait pembangunan Jalan daerah, jaringan irigasi dan penyelenggaraan infrastruktur Sekolah Rakyat serta Program IMB sebagai instrumen strategis dalam menghadirkan manfaat infrastruktur bagi penguatan eknomi masyarakat. Selanjutnya Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian PU untuk segera mempercepat realisasi anggaran, meningkatkan pengawasan, dan memastikan outcome program tercapai secara optimal.

Kemudian yang ketiga, Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian PU untuk melanjutkan percepatan pemulihan infrastruktur di daerah terdampak bencana guna menjamin pemulihan konektivitas dan aktivitas masyarakat.

Kesimpulan rapat yang keempat yakni Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian PU untuk melakukan koordinasi lintas instansi terkait dalam penyelenggaraan Instruksi Presiden tentang jaringan irigasi untuk tidak diserahkan ke penyedia jasa tertentu dan terbuka kepada seluruh masyarakat. ***Hendra/Cipta