PU Dorong Aspal Buton Olahan, Antisipasi Gejolak Global dan Tekan Impor

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memanfaatkan momentum silaturahmi dengan pers usai Idul Fitri untuk menegaskan arah kebijakan infrastruktur di tengah tekanan global. Dalam pertemuan di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (2/4), Menteri PU Dody Hanggodo menyoroti pentingnya optimalisasi penggunaan aspal Buton olahan.

Hadir dalam acara itu Sekretaris Jenderal Wida Nurfaida dan sejumlah pejabat, termasuk Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto.

Dody mengatakan, kebijakan tersebut merupakan respons atas dinamika geopolitik global yang memicu lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok logistik, hingga meningkatnya tekanan fiskal. “Kita harus mengoptimalkan sumber daya dalam negeri, termasuk Aspal Buton, agar tidak bergantung pada impor,” ujarnya.

Selama ini, penggunaan aspal Buton olahan baru mencapai 4 persen dari total konsumsi nasional. Sisanya didominasi aspal minyak impor sebesar 78 persen dan aspal minyak lokal 18 persen. Melalui penerapan kebijakan A30, pemerintah menargetkan porsi aspal Buton meningkat hingga 30 persen.

Menurut Dody, kebijakan ini membawa tiga manfaat utama. Dari sisi ekonomi, negara berpotensi menghemat devisa hingga Rp4,08 triliun per tahun serta menambah penerimaan pajak domestik sekitar Rp1,6 triliun. Dari sisi industrialisasi, langkah ini mendorong pengembangan industri pengolahan aspal Buton. Sementara dari aspek tata kelola, pengadaan aspal diperkuat melalui e-katalog agar lebih transparan dan terpantau.

Dalam kesempatan yang sama, Dody juga menanggapi gempa berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Bitung dan Maluku Utara. Ia memastikan tim Kementerian PU telah turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi infrastruktur. “Jika ada jembatan putus, akan segera dibangun jembatan sementara. Jalan rusak juga langsung diperbaiki,” katanya.

Kementerian PU, lanjut Dody, telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi seperti BNPB, Basarnas, BMKG, TNI, dan Polri untuk mempercepat penanganan dampak bencana.

Selain itu, evaluasi arus mudik dan balik Lebaran juga menjadi perhatian. Salah satu yang disorot adalah kepadatan di rest area Km 57 akibat akses keluar-masuk yang sempit. Pemerintah berencana memperlebar akses rest area di berbagai ruas tol guna mengantisipasi kemacetan pada libur panjang, termasuk Natal dan Tahun Baru.

Dody menegaskan, Kementerian PU akan terus mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.***Hendra/Maulana/Cipta