Berpacu dengan Waktu, 104 Sekolah Rakyat Dikebut Rampung Juni 2026
JAKARTA — Pemerintah berpacu dengan waktu untuk menuntaskan pembangunan 104 Sekolah Rakyat tahap II sebelum Juni 2026. Proyek pendidikan yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem itu kini dipercepat agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru 2026–2027.
Percepatan pembangunan tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Percepatan dan Pemenuhan readiness criteria Sekolah Rakyat Tahap II yang digelar di Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026. Rapat dibuka Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan dihadiri Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Bisma Staniarto, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico, serta perwakilan kementerian dan pemerintah daerah.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan sarana dan prasarana strategis guna mendukung penyelenggaraan program tersebut.
Dalam arahannya, Qodari menekankan bahwa waktu penyelesaian yang terbatas menuntut koordinasi lebih erat antar kementerian dan pemerintah daerah. Menurut dia, sinergi lintas lembaga menjadi kunci agar pembangunan 104 sekolah tersebut dapat selesai sebelum tahun ajaran baru dimulai.
Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan per 3 Maret 2026, progres fisik pembangunan baru mencapai 9,79 persen. Proyek tersebut telah menyerap sekitar 18.480 tenaga kerja.
“Progres berjalan, tetapi percepatan tetap diperlukan agar target penyelesaian pada Juni 2026 dapat tercapai,” kata Bisma.
Ia menegaskan percepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan prinsip tata kelola yang baik. Seluruh proses, kata dia, harus tetap memenuhi tertib administrasi kontrak dengan prinsip tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya, serta patuh terhadap regulasi dan akuntabel dalam penggunaan anggaran negara.
Selain percepatan konstruksi, pemerintah juga menyoroti pentingnya pemenuhan readiness criteria sejak tahap awal pengusulan oleh pemerintah daerah. Kesiapan lahan, legalitas, aksesibilitas, serta dukungan utilitas dasar menjadi prasyarat utama agar pembangunan tidak terhambat persoalan administratif maupun teknis.
Jika rampung sesuai target, 104 Sekolah Rakyat tersebut diharapkan dapat menjadi ruang belajar yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus memperluas akses pendidikan dan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.*** Maulana/Cipta Sutjipta