Dirjen PS Tekankan Mitigasi Dini, Finalisasi Profil Risiko 2026 Dikebut

JAKARTA — Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Bisma Staniarto, memimpin rapat finalisasi risiko dan isu strategis penyusunan Profil Risiko UPR-T1 Tahun 2026, Selasa, 24 Februari 2026.

Agenda pertemuan berfokus pada pemutakhiran daftar risiko prioritas serta penyelarasan isu strategis lintas direktorat. Dokumen profil risiko tersebut disiapkan sebagai pijakan pengendalian program prasarana tahun depan, termasuk penentuan langkah mitigasi dan penguatan pengawasan internal.

Dalam arahannya, Bisma menegaskan penyusunan profil risiko tidak boleh berhenti pada formalitas administratif. “Profil risiko harus menggambarkan kondisi riil di lapangan. Identifikasi sejak awal akan menentukan kualitas pelaksanaan program kita,” ujar Bisma, menurut sumber internal yang hadir.

Rapat dihadiri perwakilan subdirektorat teknis yang menangani infrastruktur pendidikan, perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, hingga sosial budaya. Hadir pula Kepala Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana, Rieski Nanda Pratama; Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, Lalu Hery Gunawan; serta Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Agus Dwi Praptana.

Keterlibatan lintas unit dinilai krusial untuk memetakan potensi hambatan, mulai dari aspek perencanaan dan pengadaan hingga faktor eksternal seperti kesiapan lahan dan dinamika kebijakan serta menandai urgensi penyelesaian dokumen tersebut di tengah fase perencanaan program dan penganggaran 2026.

Menurut Bisma meminta setiap risiko dilengkapi rencana tindak dan indikator pengendalian yang terukur. “Jangan hanya daftar risiko. Harus jelas siapa penanggung jawabnya dan bagaimana mitigasinya,” kata dia.

Langkah ini sebagai bagian dari penguatan manajemen risiko di kementerian teknis. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan berbasis risiko kian menjadi instrumen utama untuk menekan potensi keterlambatan kegiatan.

Dengan finalisasi dokumen itu, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis diharapkan memiliki peta kerawanan program yang lebih komprehensif. Profil Risiko 2026 akan menjadi dasar monitoring berkala serta evaluasi capaian kinerja unit pelaksana di tingkat pusat maupun daerah.***Hendra/Cipta