Selain Sekolah Rakyat, Baubau Usulkan RS dan Sarana Olahraga ke Ditjen PS

JAKARTA - Wali Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, H. Yusran Fahim bersama Wakil Wali Kota Wa Ode Hamsinah Bolu dan jajaran Pemerintah Kota Baubau melakukan audiensi ke Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, di Jalan Pattimura No. 20, Jakarta Selatan, Selasa, 3 Februari.

Rombongan diterima Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Bisma Staniarto, didampingi Direktur Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya, Tanozisochi Lase, serta sejumlah pejabat dan pegawai terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Baubau menyampaikan progres persiapan pembangunan Sekolah Rakyat, sekaligus mengajukan usulan pembangunan rumah sakit dan fasilitas olahraga. Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim mengatakan, untuk pembangunan Sekolah Rakyat saat ini pemerintah daerah tengah menyiapkan berbagai dokumen administrasi, termasuk dokumen lingkungan.

Ia menjelaskan, lahan yang disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat seluas 7,3 hektare. Luasan tersebut berkurang dari rencana awal karena sebagian lahan telah digunakan untuk pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja. Meski demikian, menurut Yusran, lahan yang tersedia dinilai masih mencukupi untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Proyek tersebut juga telah memperoleh rekomendasi dari Kementerian Sosial, dan tim dari Ditjen Prasarana Strategis telah melakukan survei lapangan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Baubau Wa Ode Hamsinah Bolu menyampaikan bahwa rencana pembangunan rumah sakit masih dalam tahap usulan. Ia menilai keberadaan rumah sakit sangat dibutuhkan mengingat Baubau menjadi pusat rujukan pelayanan kesehatan, tidak hanya bagi warga setempat, tetapi juga masyarakat dari daerah sekitar seperti Buton, Muna, dan Wakatobi. Selain itu, Pemerintah Kota Baubau juga mengusulkan pembangunan sarana olahraga.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto menyatakan pihaknya siap mendukung pembangunan Sekolah Rakyat sepanjang seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi. Ia menekankan pentingnya kepastian legalitas lahan agar tidak menimbulkan persoalan pada saat proses tender maupun di kemudian hari.

Adapun terkait usulan pembangunan rumah sakit, Bisma menegaskan bahwa rekomendasi dari kementerian teknis, yakni Kementerian Kesehatan, menjadi syarat utama sebelum pembangunan dapat dilaksanakan. Ia memastikan Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Ditjen Prasarana Strategis, siap mendukung setelah rekomendasi tersebut diterbitkan.

Hal serupa juga disampaikan terkait pembangunan fasilitas olahraga. Menurut Bisma, rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga diperlukan, dan jenis sarana olahraga yang dibangun tidak harus berupa lapangan sepak bola, melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti lapangan voli atau basket.***Hendra/Cipta