Menteri PU Paparkan Penanganan Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar di DPR RI
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memaparkan progres dan langkah strategis penanganan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Dalam paparannya, Menteri PU menyampaikan Kementerian PU telah mengerahkan dukungan besar di wilayah Sumatera untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Sebanyak 1.377 personel diturunkan, termasuk 402 generasi muda PU. Selain itu, penanganan didukung oleh 44.954 tenaga kerja konstruksi, dengan 30.119 di antaranya merupakan tenaga kerja lokal.
Kementerian PU juga mengerahkan 1.937 unit alat berat, 500 unit prasarana dan sarana pendukung, serta 6.532 unit bahan material guna memastikan pelaksanaan penanganan berjalan optimal dan tepat sasaran.
Penanganan pascabencana dilaksanakan secara lintas sektor. Pada bidang Bina Marga, pekerjaan difokuskan pada penanganan jalan nasional dan daerah serta jembatan. Bidang Sumber Daya Air meliputi penanganan daerah irigasi, bendung, sungai, embung, dan muara. Bidang Cipta Karya menangani sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, sumur bor dalam dan dangkal, serta sarana dan prasarana pendukung. Sementara itu, Bidang Prasarana Strategis melaksanakan penanganan fasilitas umum dan sosial, rumah hunian, serta relokasi puskesmas.
Untuk konektivitas nasional, penanganan mencakup 99 ruas jalan dan 33 unit jembatan dengan progres mencapai 100 persen. Sementara konektivitas daerah meliputi 2.066 ruas jalan dan 779 unit jembatan dengan progres rata-rata 67 persen. Penanganan infrastruktur tersebut merupakan bagian dari upaya menyeluruh pemerintah dalam pemulihan pascabencana di berbagai provinsi di Sumatera guna mendukung kembali aksesibilitas, mobilitas, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak secara berkelanjutan.
Di sektor sumber daya air, penanganan air baku dan air bersih meliputi pembangunan dua embung, 176 unit SPAM, 106 titik sumur bor dalam, dan 17 titik sumur bor dangkal dengan progres sekitar 49 persen. Adapun penanganan irigasi, sungai, dan muara kewenangan pusat mencakup 31 daerah irigasi, 77 sungai, 13 bendung, dan 25 lokasi muara dengan progres 28 persen.
Sementara itu, penanganan kewenangan daerah meliputi 66 daerah irigasi, 43 sungai, 47 bendung, dan 13 lokasi muara dengan progres rata-rata 20 persen.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri oleh kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).***Hendra/Cipta