Negara Hadir di Aceh Tamiang, Kementerian PU Resmikan Hunian Sementara Pascabencana
Aceh Tamiang— Pemerintah pusat meresmikan hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menuntaskan pembangunan tahap awal hunian sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana.
Peresmian dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, Kamis, 22 Januari 2026.
Hunian sementara dibangun dengan sistem modular agar dapat segera ditempati warga yang sebelumnya tinggal di pengungsian darurat. Selain kecepatan, pembangunan juga memperhatikan aspek keamanan bangunan, sanitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan hunian sementara menjadi bukti kehadiran negara dalam penanganan pascabencana. Menurut dia, pemulihan tidak boleh berhenti pada penanganan darurat, tetapi harus berlanjut hingga masyarakat benar-benar kembali hidup normal.
“Negara harus hadir secara nyata. Hunian sementara ini menjadi langkah awal agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa berjalan lebih cepat dan terkoordinasi,” kata AHY.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan pembangunan hunian dilakukan secara bertahap dan terencana. Fokus utama pemerintah, kata dia, adalah memastikan masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian yang layak.
“Kami tidak ingin warga terlalu lama tinggal di pengungsian darurat. Hunian ini disiapkan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman,” ujar Dody.
Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto menjelaskan hunian sementara tersebut dibangun di atas lahan seluas 5.427 meter persegi dengan total luas bangunan 2.052 meter persegi. Tujuh blok hunian dan satu musala disiapkan untuk menampung warga terdampak.
Sebanyak 114 modul bangunan dirangkai menjadi 84 unit hunian dengan kapasitas sekitar 336 jiwa. Fasilitas pendukung meliputi kamar mandi komunal, area komunal, area jemur, pasokan air bersih dari sumur bor dan tandon, pengolahan limbah berbasis biotek, serta pasokan listrik dari PLN.
Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU mendapat mandat membangun 1.217 unit hunian sementara di wilayah Sumatera. Di Aceh Tamiang, pembangunan belum berhenti. Setelah 84 unit rampung, pembangunan lanjutan sebanyak 156 unit masih berjalan.
Dengan diresmikannya hunian sementara ini, pemerintah berharap warga terdampak dapat segera meninggalkan pengungsian darurat dan memasuki fase pemulihan dengan kondisi hunian yang lebih aman dan bermartabat.***Maulana/Cipta