Serapan Tinggi, Fisik Tertinggal: Ditjen Prasarana Strategis Tajamkan Program 2026

Tangerang – Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis pada 2025 mencapai 87,59 persen dari pagu efektif, namun capaian fisik proyek masih tertahan di angka 68,73 persen. Ketimpangan ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Evaluasi Kegiatan 2025 dan Penajaman Program 2026 yang digelar di Tangerang pada 21 sampai dengan 23 Januari 2026.

Realisasi tersebut didominasi alokasi sektor pendidikan, terutama program Sekolah Rakyat serta renovasi dan rehabilitasi madrasah (PHTC). Secara keseluruhan, realisasi keuangan Ditjen Prasarana Strategis berkontribusi sebesar 10,93 persen terhadap total realisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Meski demikian, jika dibandingkan dengan rencana awal, masih terdapat deviasi 12,41 persen pada capaian keuangan dan 31,27 persen pada realisasi fisik, yang menjadi catatan penting dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

Capaian antarwilayah menunjukkan ketimpangan. Sejumlah satuan kerja provinsi seperti Maluku, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Banten, dan Sulawesi Tenggara mencatat realisasi mendekati 100 persen. Sebaliknya, realisasi di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah masih berada di bawah rata-rata nasional. Perbedaan ini menjadi dasar perlunya evaluasi kinerja pelaksanaan di daerah.

Memasuki perencanaan 2026, Direktur Jenderal Prasarana Strategis menekankan perubahan pendekatan pelaksanaan. Seluruh satuan kerja diminta mempercepat pemenuhan readiness criteria, mengawal ketat paket yang berlanjut, serta menyelesaikan paket tertunda. Paket gagal bayar diminta segera direviu aparat pengawasan internal, sementara paket yang gagal serap perlu direkomposisi agar tidak kembali membebani anggaran tahun berjalan.

Sorotan khusus diarahkan pada proyek multi years contract (MYC) dan pembangunan Sekolah Rakyat. Sepanjang 2025, Ditjen Prasarana Strategis mengelola 44 paket MYC lanjutan dengan nilai kontrak mendekati Rp3 triliun, yang sebagian memerlukan penyesuaian waktu dan biaya. Pada Sekolah Rakyat tahap II, realisasi keuangan tercatat sekitar 79 persen, sementara kebutuhan anggaran lanjutan pada 2026 masih perlu dipenuhi agar penyelesaian paket berjalan sesuai rencana.

Menghadapi 2026, pemerintah menempatkan porsi terbesar anggaran—lebih dari Rp23 triliun—pada kegiatan yang bersifat berkomitmen guna menjamin keberlanjutan proyek strategis. Penajaman program, penguatan kesiapan pelaksanaan, dan pengawasan yang lebih ketat diharapkan mampu menyelaraskan serapan anggaran dengan capaian fisik. Evaluasi 2025 pun menjadi pijakan agar pelaksanaan 2026 tidak hanya tepat waktu, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata sesuai target yang ditetapkan.***Cipta