Bupati Solok Temui Satker Prasarana Strategis, Dorong Rekonstruksi Pascabencana dan Sekolah Rakyat

PADANG — Upaya pemulihan wilayah pascabencana dan pemerataan layanan pendidikan kembali mengemuka dalam audiensi antara Pemerintah Kabupaten Solok dan Satuan Kerja Prasarana Strategis Sumatera Barat. Pertemuan yang berlangsung pada 23 Desember 2025 itu membahas penanganan pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Solok, sekaligus percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.

Audiensi berlangsung dalam suasana diskusi intens di ruang rapat Satker Prasarana Strategis Sumatera Barat. Bupati Solok hadir bersama jajaran perangkat daerah, berdisuksi dengan Satuan Kerja Prasarana Strategis.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok menyerahkan data sarana dan prasarana strategis yang terdampak bencana, sekaligus menyampaikan dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana). Usulan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dari pemerintah daerah juga dipaparkan sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan wilayah.

Kerusakan infrastruktur akibat bencana alam, menurut pemerintah daerah, tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada layanan dasar seperti pendidikan dan akses publik. Karena itu, selain rekonstruksi pascabencana, perhatian khusus diarahkan pada pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.

Program Sekolah Rakyat Tahap II diproyeksikan sebagai lanjutan penguatan fasilitas pendidikan bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih terbatas sarana belajarnya. Audiensi ini sekaligus menjadi bagian dari koordinasi persiapan pembangunan sekolah tersebut sebagai dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Solok.

Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis Provinsi Sumatera Barat, Aljihat, mengatakan dukungan pemerintah pusat sangat bergantung pada kelengkapan administrasi dan kesiapan teknis dari daerah. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Solok segera melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan, baik untuk pembangunan Sekolah Rakyat maupun usulan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Menurut Aljihat, sejumlah usulan rekonstruksi masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Meski demikian, Satuan Kerja Prasarana Strategis Sumatera Barat berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dalam proses tersebut. “Satker Prasarana Strategis Sumatera Barat akan membantu mengadvokasi dan melengkapi kebutuhan teknis yang diperlukan agar usulan dapat diproses sesuai ketentuan,” kata Aljihat.

Pembahasan juga menyinggung pentingnya perencanaan yang matang agar pembangunan tidak sekadar mengganti kerusakan, tetapi sekaligus meningkatkan ketahanan bangunan terhadap risiko bencana di masa depan. Prinsip ini dinilai krusial mengingat Sumatera Barat merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

Kementerian Pekerjaan Umum terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pemulihan pascabencana serta pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Audiensi ini menjadi langkah awal sebelum pembahasan teknis lanjutan dan verifikasi lapangan dilakukan. Bagi Pemerintah Kabupaten Solok, pertemuan tersebut diharapkan membuka jalan bagi percepatan pemulihan wilayah sekaligus peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II***Dika/Cipta