Kontrak Ditandatangani, Pembangunan 29 Sekolah Rakyat Dikebut di Enam Provinsi
JAKARTA – Upaya memperkuat akses pendidikan bagi warga miskin kembali dipacu pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis resmi menandatangani kontrak pembangunan 29 Sekolah Rakyat permanen yang tersebar di enam provinsi.
Penandatanganan berlangsung di Jakarta, Jumat, 28 November 2025, sebagai langkah awal percepatan penyediaan fasilitas pendidikan layak bagi kelompok paling rentan.
Program ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menugaskan Kementerian PU mendukung penyediaan sarana dan prasarana untuk Program Sekolah Rakyat. Mandat tersebut menegaskan kembali peran kementerian dalam mempercepat pemerataan fasilitas publik, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Dalam agenda tersebut, tujuh paket pembangunan diteken sekaligus. Paket di Aceh mencakup tiga lokasi—Kabupaten Bireuen, Aceh Besar, dan Kota Lhokseumawe. Sumatera Utara kebagian lima titik pembangunan, mulai dari Serdang Bedagai hingga Kota Medan. Di Jawa Barat, tiga lokasi masuk daftar pembangunan, yaitu Kabupaten Bandung, Bekasi, dan Bogor. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan cakupan pembangunan terbesar. Lima lokasi di Sampang, Gresik, Tuban, Jombang, dan Surabaya disiapkan untuk merampungkan gedung baru. Di Sulawesi Tenggara, dua lokasi—Buton Tengah dan Kendari—menjadi penerima fasilitas sekolah permanen.
Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi dua paket besar. Paket pertama mencakup Brebes, Cilacap, Banyumas, Temanggung, dan Wonosobo. Paket kedua menjangkau enam titik, mulai dari Sukoharjo hingga Semarang. Total keseluruhan mencapai 29 sekolah yang akan berdiri sebagai ruang belajar baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Kementerian PU menargetkan seluruh pembangunan rampung pada Juni 2026. Gedung-gedung sekolah tersebut direncanakan mulai digunakan pada Tahun Ajaran 2026/2027. Para siswa yang selama ini belajar di bangunan sementara akan dipindahkan ke fasilitas permanen segera setelah konstruksi selesai.
Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Bisma Staniarto, mengingatkan pentingnya sinergi antara Satker, PPK, dan Manajemen Konstruksi untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai standar. Ia menekankan disiplin terhadap prinsip 5T—Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Biaya, Tepat Administrasi, dan Tepat Manfaat—mengingat waktu pengerjaan yang relatif singkat.
“Koordinasi dan pengambilan keputusan cepat di lapangan menjadi kunci. Kita harus memastikan setiap tahap berjalan tanpa hambatan,” ujar Bisma.
Pembangunan Sekolah Rakyat permanen ini disebut sebagai batu loncatan penting dalam mendorong kesetaraan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak di wilayah dengan angka kemiskinan ekstrem. Dengan hadirnya gedung yang lebih aman dan memadai, pemerintah berharap kualitas layanan pendidikan semakin merata di seluruh Indonesia.***Maulana/Cipta