Tinjau Dapur Percontohan MBG di Kebumen, Menteri PU Dorong Standarisasi Nasional “Dapur Terbaik untuk Gizi Terbaik”

KEBUMEN– Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau prototype dapur SPPG di Desa Tanuharjo, Kebumen, yang digadang menjadi model standar nasional bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), 20 november 2025.

Dapur percontohan itu dibangun Ditjen Prasarana Strategis bekerja sama dengan PT Adhi Karya melalui skema CSR, serta dukungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Pemerintah menyebut kolaborasi ini sebagai fondasi penting agar MBG berjalan dengan dukungan infrastruktur yang aman, higienis, dan berdaya produksi tinggi.

Dapur tersebut dirancang menyerupai fasilitas pengolahan pangan modern. Seluruh peralatannya berbahan stainless steel, lantainya dilapisi epoxy, dan langit-langitnya menggunakan material tahan api. Untuk keamanan, ruangan dilengkapi CCTV di titik-titik kritis, sementara pasokan listrik darurat disiapkan lewat genset. Alat pemadam api ringan (APAR) tersedia di setiap zona produksi.

Limbah olahan ditangani menggunakan instalasi IPAL biomedia yang memungkinkan pengolahan ramah lingkungan. Alur kerja dalam dapur itu disusun satu arah untuk menjaga kebersihan dan efisiensi proses memasak.

Dalam kunjungan itu, Dody menegaskan bahwa pemerintah ingin seluruh dapur MBG mengikuti standar seragam. “Kami ingin setiap dapur MBG beroperasi secara optimal, higienis, dan memberikan pelayanan terbaik. Rekan-rekan media dipersilakan melihat langsung agar dapat menilai standar yang kami terapkan,” ujarnya.

Dari Kebumen, dapur percontohan ini akan menjadi rujukan pembangunan 264 dapur MBG di berbagai daerah. Selain menjamin gizi anak sekolah, pemerintah berharap keberadaan dapur itu menggerakkan ekonomi lokal—dari petani, nelayan, hingga UMKM penyedia bahan pangan.

Dari Kebumen, dapur percontohan ini akan menjadi rujukan pembangunan 264 dapur MBG di berbagai daerah. Selain menjamin gizi anak sekolah, pemerintah berharap keberadaan dapur itu menggerakkan ekonomi lokal—dari petani, nelayan, hingga UMKM penyedia bahan pangan. Pemerintah menyebutnya sebagai langkah menyiapkan “dapur terbaik untuk gizi terbaik.”***Fajar/Cipta