Komisi V Minta Kementerian PU Percepat Serapan Anggaran dan Lelang 2026
JAKARTA — Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 17 November 2025. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V, Lasarus, itu membedah dua agenda utama: evaluasi pelaksanaan APBN 2025 hingga November dan rencana program anggaran tahun 2026.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, memaparkan bahwa Pagu Efektif DIPA Kementerian PU 2025 awalnya sebesar Rp 86,6 triliun. Angka itu kemudian melonjak setelah adanya penambahan sekitar Rp 23 triliun, sehingga total mencapai Rp 109,81 triliun. Penambahan tersebut berasal dari pembukaan blokir efisiensi dan pengesahan belanja modal Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang telah memperoleh penyesuaian dari Kementerian Keuangan.
Menurut Dody, anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah program strategis, antara lain penanganan irigasi daerah Tahap III, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II, penanganan jalan daerah, serta pengembangan kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, yang tahun ini dipusatkan di Papua Selatan. Sebagian lainnya ditujukan untuk penguatan SPPG, pengesahan belanja modal di tiga direktorat jenderal, penanganan dampak aksi demonstrasi, pemenuhan gaji CPNS dan CPPPK, serta berbagai dukungan pelaksanaan tugas Kementerian PU.
Dody merinci distribusi pagu efektif tersebut:
Ditjen Sumber Daya Air: Rp 38,25 triliun, Ditjen Bina Marga: Rp 44,26 triliun
Ditjen Cipta Karya: Rp 11,60 triliun, Ditjen Prasarana Strategis: Rp 13,94 triliun
Sekretariat Jenderal, Irjen, BPIW, BPSDM (SIBB), DJBK, dan DJPI: Rp 1,76 triliun
Hingga 10 November 2025, realisasi fisik anggaran Kementerian PU tercatat 59,16 persen, sementara realisasi keuangan mencapai 56,53 persen. “Kami pastikan percepatan penyerapan berjalan hingga Desember,” ujar Dody.
Ia juga melaporkan perkembangan beberapa proyek prioritas Instruksi Presiden. Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap I telah rampung 100 persen, dan kini berlanjut ke Tahap II. Adapun penanganan irigasi daerah, rehabilitasi madrasah, dan perbaikan jalan daerah masih dalam proses penyelesaian.
Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dan padat karya 2025 disebutnya telah menyerap ribuan tenaga kerja.
Untuk tahun 2026, Kementerian PU mengajukan pagu anggaran sebesar Rp 118,5 triliun, dengan porsi terbesar untuk Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air.
Rapat ditutup dengan sejumlah kesimpulan. Komisi V meminta Kementerian PU mempercepat realisasi serapan APBN 2025 dan menyetujui pergeseran anggaran antarprogram serta percepatan PHLN dan PDN. Komisi juga memberi lampu hijau atas pembukaan blokir sesuai surat Menteri PU tertanggal 13 November 2025.
Selain itu, Komisi V menekankan percepatan lelang pengadaan barang dan jasa 2026, peningkatan peran pengusaha lokal, penyelesaian jaringan irigasi dan bendungan yang sudah terbangun, serta penguatan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk penuntasan pagu efektif. Komisi turut mengingatkan pentingnya pemerataan alokasi anggaran antarwilayah.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Sekretaris Jenderal Wida Nurfaida, para direktur jenderal dan kepala badan, termasuk Dirjen Prasarana Strategis Bisma Staniarto.***Hendra/Cipta