Dua Sekolah Rakyat Disiapkan di Lampung Tengah, Ardito Minta Dukungan Kementerian PU
JAKARTA — Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, mengajukan agar kabupatennya dapat menjadi bagian dari Program Sekolah Rakyat Tahap II yang digagas Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Harapan itu disampaikan saat Ardito bersama jajarannya melakukan audiensi ke Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (Ditjen PS) di Gedung Sumber Daya Air, Jakarta Selatan, Rabu (12/11).
Dalam pertemuan itu, Ardito menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menyiapkan dua lokasi untuk pengembangan Sekolah Rakyat, yakni Sekolah Rakyat Permanen dan Sekolah Rakyat Rintisan. Sekolah Rakyat Permanen direncanakan berdiri di kawasan Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, di atas lahan seluas enam hektare milik pemerintah daerah. “Sekarang dalam proses pemecahan sertifikat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekolah Rakyat Rintisan akan berlokasi di BANDIKLAT Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah, dengan luas lahan 46.233 meter persegi. Ardito menambahkan, kedua lahan tersebut telah ditinjau oleh tim Kementerian PU dan telah disampaikan pula surat rekomendasi ke Kementerian Sosial.
Selain membahas program Sekolah Rakyat, Ardito juga mengusulkan beberapa proyek infrastruktur daerah, antara lain rehabilitasi empat pasar—Trimurjo, Wates, Kalirejo, dan Bandar Jaya—serta pengembangan Kawasan Sport Center, rehabilitasi Masjid Istiqlal Bandar Jaya, dan Masjid Al Ikhlas Gunung Sugih.
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Bisma Staniarto, menilai pembangunan Sekolah Rakyat Permanen akan lebih efektif untuk direalisasikan. Ia meminta agar Pemkab Lampung Tengah segera melengkapi dokumen pendukung yang dibutuhkan. “Kita akan mengecek ulang kondisi di lapangan,” kata Bisma.
Bisma juga menyarankan agar Pemkab Lampung Tengah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mendapatkan rekomendasi resmi. “Progres Sekolah Rakyat ini akan kami laporkan kepada Menteri PU,” ujarnya.
Terkait usulan rehabilitasi pasar, masjid, dan sarana olahraga, Bisma memastikan dukungan Ditjen PS, namun menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian—dengan Kementerian Perdagangan untuk pasar, Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk fasilitas olahraga, serta Kementerian Agama untuk tempat ibadah.
Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Ditjen PS, Jonny Zainuri Echsan, menambahkan agar pemerintah daerah memastikan ketersediaan sarana dasar di kawasan Sekolah Rakyat, terutama air bersih. “Siswa dan guru tinggal di asrama, sehingga kebutuhan air bersih menjadi vital. Akan lebih baik jika PDAM setempat menyiapkan instalasi air minum di lokasi sekolah,” ujarnya.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk memperluas akses pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan program nasional pembangunan prasarana sosial dan pendidikan.***Hendra/Cipta