Kementerian PU Telah Menangani 2.715 Kejadian Bencana di Seluruh Indonesia

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat telah menangani 2.715 kejadian bencana di seluruh Indonesia sepanjang tahun ini. Dari jumlah itu, banjir menjadi bencana paling dominan dengan 1.337 kejadian atau sekitar 49 persen dari total insiden.

Data tersebut disampaikan Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, dalam Rapat Kerja dan Anggaran Tahun 2025 serta Rencana Kerja Tahun 2026 bersama Tim Pengawasan dan Penanganan Bencana (Timwas) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

Diana hadir didampingi sejumlah staf ahli menteri. Ia menjelaskan, anggaran cadangan darurat bencana Kementerian PU tahun ini mencapai Rp406,84 miliar, yang tersebar di tiga direktorat utama: Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga (BM), dan Cipta Karya (CK). Dari total dana tersebut, Rp283,95 miliar telah direalisasikan, sementara Rp89,89 miliar disisihkan sebagai cadangan penanganan bencana hingga akhir tahun.

“Tim teknis kami di seluruh daerah standby 24 jam. Dukungan Kementerian PU mencakup tahap mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan dan rehabilitasi,” ujar Diana.

Ia menekankan pentingnya membangun infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, agar pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu dan proses pemulihan pascabencana berjalan cepat. “Ketahanan infrastruktur menjadi kunci untuk mengurangi kerugian sosial dan ekonomi,” katanya.

Selain memperkuat kesiapsiagaan teknis, Kementerian PU juga mendorong sinergi lintas sektor serta inovasi sistem penanganan bencana yang terintegrasi dengan lembaga terkait.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Timwas Penanganan Bencana DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, para anggota dewan menyampaikan apresiasi atas kerja cepat kementerian dan lembaga dalam menghadapi berbagai bencana alam.

Timwas juga merekomendasikan agar pemerintah menyusun penyelarasan regulasi penanganan bencana, guna menghindari tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Selain itu, dewan mendorong pengembangan sistem layanan darurat terpadu berupa single emergency number, command center tunggal, dan aplikasi nasional penanganan bencana.

Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan dari BNPB, BASARNAS, BMKG, Kementerian Sosial, BAZNAS, ATR/BPN, Polri, TNI, Bappenas, serta sejumlah kementerian dan lembaga lain.

“Kami ingin setiap kementerian dan lembaga menunjuk pejabat khusus yang menjadi penghubung dengan Timwas. Ini penting agar koordinasi penanganan bencana lebih cepat dan efektif,” kata Cucun.

Dengan sinergi antara pusat, daerah, dan masyarakat, pemerintah berharap penanganan bencana ke depan bisa lebih terukur dan berkelanjutan.***Hendra/Cipta