Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, DJPS Tegaskan Peran Infrastruktur Sosial

JAKARTA — Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya dalam mendukung program-program prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita. Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Sekolah Rakyat, inisiatif pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem melalui pemerataan akses pendidikan.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, sedikitnya ada tiga hingga empat butir Asta Cita yang dijalankan melalui program Kementerian PU. “Program Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dalam upaya memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak Indonesia untuk bersekolah dari tingkat dasar hingga menengah,” ujar Dody dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Jumat, 31 Oktober 2025.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS), pelaksanaan Sekolah Rakyat tahap pertama telah mencakup 164 lokasi, yang terbagi menjadi Tahap IA sebanyak 63 lokasi, Tahap IB 37 lokasi, dan Tahap IC 64 lokasi. Untuk tahap kedua, pemerintah menyiapkan 104 lokasi baru di berbagai daerah.

“Setahun ini menjadi ujian bagi Kementerian PU, terutama dari segi waktu. Program pembangunan tahun ini akan berlanjut tahun depan,” kata Dody.

Selain Sekolah Rakyat, Kementerian PU juga memberikan dukungan terhadap Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola lintas kementerian. Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto menjelaskan, sebanyak 222 SPPG telah memenuhi syarat teknis dan administratif, terbagi dalam tiga paket pekerjaan di 29 provinsi, dari Aceh hingga Papua.

Dalam kesempatan itu, Dody juga memaparkan capaian lain kementeriannya, mulai dari pembangunan jaringan irigasi, penanganan banjir di sejumlah wilayah, jalan tol, jembatan gantung, hingga proyek Trans Papua dan Ibu Kota Negara. Ia menekankan pentingnya sinergi antarsektor dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan.

Program padat karya, menurut Dody, menjadi salah satu strategi Kementerian PU dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperluas lapangan kerja. “Kementerian PU menjalankan amanah Presiden untuk melibatkan masyarakat, termasuk para petani dalam program irigasi air tanah yang menopang ketahanan pangan,” ujarnya.

Jumpa pers tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian PU, para pejabat eselon I dan II, serta perwakilan media massa nasional. Dalam suasana reflektif satu tahun pemerintahan, arah pembangunan Kementerian PU menegaskan bahwa infrastruktur bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fondasi sosial untuk memutus kemiskinan dan membangun masa depan yang setara.***Hendra/Cipta