Ditjen Prasarana Strategis Siap Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III di Pesisir Selatan
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendorong usulan pembangunan Sekolah Rakyat masuk Tahap III. Pemerintah daerah mengklaim telah menyiapkan lahan seluas sekitar 8,7 hektare beserta sebagian besar dokumen dan persyaratan teknis yang dibutuhkan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Zainal Arifin, saat melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta Selatan, Kamis, 27 Agustus 2026.
Zainal mengatakan lahan yang disiapkan telah bersertifikat dan merupakan aset pemerintah daerah sehingga tidak memerlukan proses pembebasan lahan.
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap daerahnya dapat masuk dalam program Sekolah Rakyat Tahap III.
“Kami sangat berharap Pesisir Selatan bisa masuk Tahap III. Secara teknis kami sudah memenuhi persyaratan yang diminta,” ujarnya.
Pemkab Pesisir Selatan juga menyampaikan bahwa Kementerian Sosial telah mengirimkan surat kepada Kementerian PU terkait usulan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah tersebut. Meski demikian, masih terdapat persyaratan yang perlu dituntaskan, terutama terkait perubahan status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B.
Zainal mengatakan pemerintah daerah akan mendorong percepatan penyelesaian persoalan tersebut agar lahan yang disiapkan dapat digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Selain LP2B, aspek tata ruang juga masih memerlukan penyelesaian.
Menanggapi usulan tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis, Aris Rudianto Nugroho, mengatakan usulan Sekolah Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan telah tercatat. Menurut dia, tidak terdapat kendala mendasar sepanjang seluruh persyaratan dan readiness criteria dapat segera dipenuhi.
“Kalau persyaratannya sudah dipenuhi dan readiness criteria-nya lengkap, usulan dapat dipercepat,” kata Aris.
Aris mengatakan Ditjen Prasarana Strategis siap membantu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mempercepat pemenuhan persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat. Ia menilai percepatan penyelesaian LP2B dan tata ruang menjadi bagian penting agar pembangunan dapat segera direalisasikan.
Menurut Aris, pemenuhan readiness criteria juga penting sejalan dengan target pengembangan Sekolah Rakyat secara nasional. Persyaratan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama Kementerian Sosial untuk memastikan kesiapan daerah-daerah yang diusulkan.
Dalam audiensi tersebut, Aris didampingi Kepala Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Prasarana Strategis Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis, Auliya Ul Fikry, serta sejumlah staf.***Hendra/Cipta Sutjipta