Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Bandung Mulai MPLS, Kementerian PU Pastikan Infrastruktur Siap
BANDUNG – Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis memastikan kesiapan infrastruktur Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang mulai melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Gelombang II Tahun Ajaran 2026/2027, Rabu, 5 Agustus 2026.
Pembukaan MPLS dilakukan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman. Hadir dalam kegiatan tersebut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Kuswara, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico, jajaran KSP, Forkopimda Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, serta orang tua siswa.
Sebanyak 560 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA mengikuti MPLS. Mereka berasal dari delapan Sekolah Rakyat rintisan yang kini terintegrasi dalam satu kawasan pendidikan berasrama. Selama MPLS, para siswa mulai beradaptasi dengan berbagai fasilitas yang telah disiapkan, mulai dari ruang kelas, asrama, ruang makan, hingga sarana penunjang lainnya sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung penuh.
Dudung mengapresiasi Kementerian PU yang telah menyelesaikan pembangunan Sekolah Rakyat sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Menurut dia, dimulainya MPLS menandai kesiapan sarana, prasarana, dan layanan pendukung untuk menunjang proses pendidikan.
Ia menegaskan Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, anak putus sekolah, serta kelompok rentan lainnya. Selain memperoleh pendidikan gratis, para siswa juga mendapatkan fasilitas pendidikan berasrama dan pemenuhan gizi.
"Prinsip Bapak Presiden sangat jelas, tidak boleh ada anak yang tidak sekolah dan tidak ada anak yang tidak makan. Semua memiliki kesempatan yang sama, termasuk anak-anak penyandang disabilitas," kata Dudung.
Plt. Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Kuswara mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Kementerian PU mendapat penugasan membangun Sekolah Rakyat Tahap II pada 2025–2026 guna menyediakan infrastruktur pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas.
"Kementerian PU berkomitmen menghadirkan prasarana pendidikan yang tidak hanya selesai dibangun, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan siap dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar," ujar Kuswara.
Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Kabupaten Bandung dibangun di atas lahan seluas 6,5 hektare dengan luas bangunan sekitar 26.748 meter persegi. Kawasan ini dilengkapi tiga gedung sekolah, delapan gedung asrama, dua rumah susun guru, tiga kantin, dapur, gedung serbaguna, masjid, gedung ibadah, dan guest house.
Pembangunan tersebut merupakan bagian dari Paket Pembangunan Sekolah Rakyat Jawa Barat 2 yang mencakup Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang berkualitas, Kementerian PU berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.***Maulana/Cipta Sutjipta