Kementerian PU Percepat Penyerahan SPPG di Perbatasan agar Segera Dukung Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat proses penyerahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah selesai dibangun, termasuk tujuh unit di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Langkah tersebut dilakukan agar fasilitas pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat segera dimanfaatkan untuk melayani masyarakat, terutama di wilayah perbatasan.

Percepatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Tindak Lanjut Pembangunan SPPG di Kawasan PLBN yang digelar di Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026. Rapat dipimpin Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Agung Hari Prabowo dan dihadiri perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), serta jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan mengikuti rapat secara daring.

Hingga saat ini, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan 222 gedung SPPG yang tersebar di 30 provinsi, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pembangunan tersebut menjadi bagian dari dukungan penyediaan infrastruktur bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Lokasi pembangunan SPPG ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi antara Badan Gizi Nasional dan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian PU bertugas melakukan survei kesiapan lahan, menyusun desain, hingga melaksanakan pembangunan sesuai target pemerintah.

Setiap SPPG dibangun dengan fasilitas pendukung yang memenuhi standar operasional, seperti dapur utama, area pencucian, gudang penyimpanan, jaringan air bersih, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), ruang panel listrik, tempat pembuangan sampah, area parkir, dan sarana pendukung lainnya untuk menjamin keamanan pangan serta keberlanjutan lingkungan.

Dari total 222 unit, tujuh SPPG berada di kawasan PLBN, yakni di Wini, Motamasin, dan Napan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; Entikong dan Badau di Kalimantan Barat; Skouw di Papua; serta Sota di Papua Selatan. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan memperkuat layanan pemenuhan gizi di wilayah perbatasan sekaligus mendukung pemerataan pembangunan.

Agung Hari Prabowo mengatakan proses penyerahan aset terus dipercepat agar seluruh SPPG yang telah selesai dibangun segera beroperasi.

"Kami ingin memastikan seluruh SPPG yang telah dibangun dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk itu, proses penyerahan aset terus dipercepat sesuai kewenangan masing-masing instansi agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat segera berjalan, termasuk di kawasan perbatasan," ujar Agung.

Ia menjelaskan, tujuh SPPG di kawasan PLBN akan diserahkan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Adapun 215 SPPG lainnya akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk selanjutnya dihibahkan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sesuai ketentuan.

Melalui koordinasi antara Kementerian PU, Badan Gizi Nasional, BNPP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah, pemerintah berharap seluruh SPPG yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan. Dengan demikian, infrastruktur yang telah selesai dibangun dapat langsung mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan meningkatkan pelayanan pemenuhan gizi masyarakat, termasuk di kawasan perbatasan dan wilayah 3T.***Maulana/Cipta Sutjipta