Raker Ditjen Prasarana Strategis Tekankan Percepatan Program 2026 dan Kesiapan Anggaran 2027
JAKARTA – Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum menggelar Rapat Kerja Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 serta tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI terkait penyiapan program Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Selasa (7/7).
Sambutan Plt. Direktur Jenderal Prasarana Strategis dibacakan oleh Plt. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis, Lalu Hery Gunawan. Dalam sambutannya disampaikan bahwa rapat kerja menjadi momentum untuk memastikan percepatan pelaksanaan program tahun berjalan sekaligus memperkuat kesiapan pelaksanaan program tahun 2027.
Ia menjelaskan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis saat ini mengelola anggaran yang sebagian besar diarahkan untuk mendukung pembangunan sektor pendidikan. Berbagai program prioritas yang sedang berjalan antara lain pembangunan Sekolah Rakyat, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Sekolah Keagamaan, pembangunan sekolah dasar dan menengah, pondok pesantren, perguruan tinggi, pasar, prasarana olahraga, sarana kesehatan, hingga prasarana strategis lainnya.
Dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan 2026, capaian fisik dan keuangan Ditjen Prasarana Strategis dinilai menunjukkan perkembangan yang positif. Meski demikian, percepatan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tetap menjadi perhatian utama mengingat besarnya porsi anggaran dan target penyelesaian yang harus dipenuhi.
Selain mengevaluasi pelaksanaan program tahun berjalan, rapat kerja juga membahas arah penyusunan program dan anggaran Tahun 2027 yang diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah, yakni Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri. Dalam kerangka tersebut, Ditjen Prasarana Strategis diarahkan untuk terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui penyediaan prasarana pendidikan serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana.
Lalu Hery Gunawan juga menegaskan sejumlah langkah strategis yang harus segera ditindaklanjuti seluruh satuan kerja, di antaranya percepatan pemenuhan readiness criteria program prioritas, percepatan penyelesaian dokumen kontraktual, optimalisasi penyerapan anggaran, penyelesaian administrasi Barang Milik Negara, serta peningkatan tata kelola keuangan melalui pemanfaatan transaksi non-tunai.
Ia turut mengingatkan pentingnya tindak lanjut atas hasil RDP Komisi V DPR RI, termasuk penguatan komunikasi antara satuan kerja di daerah dengan para anggota DPR RI agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui rapat kerja ini, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis berharap seluruh jajaran mampu menjaga percepatan pelaksanaan program Tahun Anggaran 2026 sekaligus menyiapkan program Tahun Anggaran 2027 secara lebih matang, sehingga pembangunan prasarana strategis dapat terlaksana secara efektif, efisien, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.***Salma/Cipta Sutjipta