Kementerian PU Mulai Bangun Tiga Sekolah Rakyat di Papua, Ditargetkan Rampung Akhir 2026
JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai membangun tiga Sekolah Rakyat di Provinsi Papua sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Tiga sekolah tersebut akan dibangun di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Biak Numfor.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan kontrak pembangunan yang digelar di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2026. Acara tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kuswara, Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Indro Pantja Pramodo, jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, serta penyedia jasa pelaksana. Hadir secara daring Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Gubernur Papua, Bupati Jayapura, Bupati Sarmi, dan Bupati Biak Numfor.
Kuswara mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat di Papua merupakan kelanjutan dari program Sekolah Rakyat Tahap II yang tengah berlangsung di berbagai daerah. Menurut dia, pengalaman pada tahap sebelumnya menjadi bekal penting untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di Papua yang memiliki tantangan geografis lebih besar.
"Pengalaman pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II harus menjadi dasar dalam menyusun strategi pelaksanaan yang lebih efektif, mulai dari metode konstruksi, penjadwalan pekerjaan, hingga pengadaan material sehingga target penyelesaian dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas bangunan," kata Kuswara.
Ia menegaskan seluruh pihak yang terlibat harus berpegang pada prinsip 5T, yakni Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Biaya, Tepat Administrasi, dan Tepat Manfaat. Menurut dia, prinsip tersebut penting mengingat waktu pelaksanaan pembangunan yang relatif singkat.
Kuswara juga meminta penyedia jasa memastikan metode konstruksi, jadwal pekerjaan, dan pengadaan material telah disiapkan secara matang serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
Pembangunan ketiga Sekolah Rakyat tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026. Selanjutnya, fasilitas itu akan digunakan oleh siswa Sekolah Rakyat Rintisan di Papua mulai Januari 2027 dan siap menerima peserta didik baru pada Tahun Ajaran 2027/2028.
Pekerjaan pembangunan akan dilaksanakan oleh konsorsium yang terdiri atas PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Papua Akbar Bersatu, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), dan PT Pillar Pusaka Inti dalam skema kerja sama operasi (KSO).
Selain menyediakan sarana pendidikan, pembangunan Sekolah Rakyat di Papua diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja, pelibatan pelaku usaha lokal, serta meningkatnya aktivitas ekonomi selama proses konstruksi.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Melalui pembangunan prasarana pendidikan hingga ke wilayah timur Indonesia, Kementerian PU menargetkan hadirnya fasilitas pendidikan yang layak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.*Salma/Cipta Sutjipta