Kementerian PU Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat di Lombok Utara, Targetkan Siap Tahun Ajaran Baru
LOMBOK UTARA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Gumantar, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Proyek tersebut dikebut agar bangunan prioritas dapat digunakan pada awal tahun ajaran baru.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Kuswara, meninjau langsung lokasi pembangunan pada Minggu, 28 Juni 2026. Turut mendampingi Kepala BPBPK NTB Dades Prinandes, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis NTB Agung Stiawan, penyedia jasa, serta para mandor proyek.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan pembangunan berjalan sesuai target, mengevaluasi kesiapan bangunan yang akan difungsikan pada tahap awal operasional, serta mengidentifikasi kebutuhan di lapangan agar penyelesaian proyek tetap tepat waktu dengan mutu yang terjaga.
Dalam arahannya, Kuswara meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi, mempercepat mobilisasi material, serta memastikan kecukupan tenaga kerja dan peralatan konstruksi.
"Pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar menyelesaikan bangunan, tetapi membangun harapan bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Mari kita bekerja bersama agar bangunan prioritas segera dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi kualitas pekerjaan maupun hak-hak para pekerja," ujar Kuswara.
Sekolah Rakyat Lombok Utara merupakan salah satu dari 93 lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Indonesia. Fasilitas pendidikan berkonsep boarding school tersebut direncanakan menampung sekitar 570 siswa.
Pada tahap awal, pekerjaan diprioritaskan pada pembangunan gedung sekolah dasar, empat asrama, dapur, rumah susun guru, lapangan upacara, akses jalan, serta penyediaan jaringan air bersih dan listrik sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar dan kehidupan berasrama.
Dalam evaluasi lapangan, Kementerian PU menekankan optimalisasi tiga aspek utama pembangunan, yakni tenaga kerja, material, dan peralatan. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai jadwal menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah.
Berdasarkan data per 26 Juni 2026, pembangunan Sekolah Rakyat Lombok Utara melibatkan 736 pekerja konstruksi yang mengerjakan berbagai tahapan pembangunan setiap hari. Pekerjaan juga didukung oleh 60 personel TNI yang membantu pelaksanaan konstruksi di lapangan.
Kementerian PU menilai kolaborasi antara pekerja konstruksi, penyedia jasa, dan TNI menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian proyek. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan tersebut dapat segera dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang layak bagi masyarakat. ***Maulana/Cipta Sutjipta